Sumber resmi untuk renovasi atap dan dinding luar: izin, pajak, standar, asuransi, dan pengaduan

Untuk renovasi atap dan dinding luar, ada lima kelompok sumber resmi yang perlu Anda kenal: izin bangunan (SIMBG dan Dinas Teknis/DPMPTSP di kabupaten/kota), pajak (Direktorat Jenderal Pajak), standar dan penyedia jasa (BSN dan LPJK), asuransi (OJK dan LAPS SJK), serta perlindungan konsumen (BPKN, BPSK, YLKI, dan pengadilan). Halaman ini merangkum apa yang bisa dicek di masing-masing, dan peraturan yang paling sering dirujuk di situs ini. Tautan di bawah mengarah ke halaman utama lembaga; menu dan nama layanan di dalamnya dapat berubah.

Panduan ini bagian dari atap bocor setelah renovasi: hak dan langkah Anda.

Izin bangunan dan standar teknis

Lembaga atau portal	Yang bisa dicek atau dilakukan
SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Pendaftaran PBG dan SLF, status permohonan, informasi alur
Dinas Teknis bangunan gedung kabupaten/kota	Pertanyaan apakah pekerjaan termasuk perawatan atau PBG perubahan, konsultasi perencanaan
DPMPTSP kabupaten/kota	Penerbitan PBG setelah retribusi dibayar
Kementerian Pekerjaan Umum	Kebijakan bangunan gedung dan standar teknis
OSS	Perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk integrasi PBG untuk kegiatan usaha

Pertanyaan yang bisa Anda ajukan ke Dinas Teknis: "Saya akan mengganti rangka kayu dengan baja ringan dan genteng tanah liat dengan genteng metal, bentuk dan tinggi atap tetap. Apakah ini perawatan, atau perlu PBG perubahan?" Pertanyaan yang spesifik menghasilkan jawaban yang lebih berguna. Penjelasan aturannya di kapan renovasi atap perlu PBG.

Pajak

Lembaga	Yang bisa dicek
Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)	Tarif dan DPP PPN, status PKP, faktur pajak, Kring Pajak
Kementerian Keuangan	Teks PMK, misalnya PMK 131/2024 tentang DPP nilai lain dan PMK 11/2025

Penjelasan cara menghitung PPN di tagihan renovasi ada di PPN jasa renovasi rumah.

Standar produk dan penyedia jasa

Lembaga	Yang bisa dicek
Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Katalog SNI dan informasi produk bertanda SNI
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	Informasi sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi
Kementerian Perdagangan	Pengawasan barang beredar dan pembinaan perlindungan konsumen

Merek dan klaim garansi produk dicek langsung ke produsen atau distributor melalui kanal resmi mereka. Lihat garansi material vs pemasangan.

Cuaca dan bencana

Lembaga	Kegunaan untuk proyek atap
BMKG	Prakiraan cuaca, musim hujan, peringatan dini cuaca ekstrem; data pendukung klaim asuransi
BNPB dan BPBD	Informasi kebencanaan dan penanganan pasca-bencana di daerah

Asuransi rumah

Lembaga	Yang bisa dilakukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Cek izin perusahaan asuransi, pengaduan konsumen melalui Kontak OJK 157
LAPS SJK	Mediasi dan arbitrase sengketa dengan perusahaan asuransi
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Informasi umum tentang asuransi kerugian

Langkah klaim dan pengaduan ada di klaim asuransi rumah karena angin dan banjir dan klaim ditolak: jalur OJK dan LAPS SJK.

Perlindungan konsumen dan sengketa

Lembaga	Peran
BPKN	Menerima pengaduan konsumen, memberi saran kepada pemerintah, informasi BPSK
BPSK kabupaten/kota	Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase
YLKI	Pengaduan dan advokasi konsumen
Pengadilan negeri	Gugatan perdata, termasuk gugatan sederhana
Kepolisian	Laporan dugaan penipuan atau penggelapan

Langkah lengkap ada di sengketa dengan kontraktor lewat BPSK dan BPKN.

Keselamatan kerja

Lembaga	Kegunaan
Kementerian Ketenagakerjaan	Aturan K3, termasuk pekerjaan di ketinggian
BPJS Ketenagakerjaan	Kepesertaan JKK dan JKM untuk pekerja konstruksi

Lihat keselamatan kerja di atap.

Peraturan yang paling sering dirujuk di situs ini

Peraturan	Pokok yang relevan
PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung	Pasal 1 angka 17 (definisi PBG), angka 39 (perawatan); Pasal 66–69 (rehabilitasi, renovasi, restorasi); Pasal 253 (PBG sebelum konstruksi, SIMBG, konsultasi tanpa biaya); Pasal 261 (retribusi); Pasal 262 (lingkup PBG perubahan, pengecualian pemeliharaan dan perawatan)
UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana diubah melalui undang-undang Cipta Kerja	Dasar PBG dan SLF
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK 131/2024	Tarif PPN 12% dan DPP nilai lain 11/12 untuk barang/jasa non-mewah
PMK 11/2025	Antara lain PPN kegiatan membangun sendiri, efektif 2,2%
PP 49/2022	Pembebasan PPN atas jasa konstruksi tertentu (tempat ibadah, bangunan untuk korban bencana nasional)
UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi	Kontrak kerja konstruksi, tanggung jawab kegagalan bangunan (Pasal 65)
UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen	Hak konsumen, klausula baku (Pasal 18), ganti rugi (Pasal 19), garansi jasa (Pasal 26), BPSK (Pasal 55)
Perma 2/2015 sebagaimana diubah Perma 4/2019	Gugatan sederhana sampai Rp500 juta
POJK 22/2023	Pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, penanganan pengaduan
UU 1/1970 dan Permenaker 9/2016	Keselamatan kerja dan pekerjaan di ketinggian
UU 10/2020 tentang Bea Meterai	Meterai Rp10.000 untuk dokumen tertentu

Teks peraturan dapat dibaca di Pasal.id dan portal peraturan resmi pemerintah. Peraturan bisa diubah; periksa status berlaku dan perubahannya sebelum mengandalkan suatu pasal.

Cara memakai sumber resmi dengan efektif

Tulis pertanyaan Anda dalam satu kalimat yang menyebut lokasi, jenis bangunan, dan rencana pekerjaan.
Simpan jawaban tertulis, misalnya tangkapan layar jawaban kanal resmi atau surat, beserta tanggalnya.
Bedakan aturan pusat dan daerah: retribusi PBG, prosedur rumah sederhana, dan keberadaan BPSK berbeda antar kabupaten/kota.
Cek tanggal: informasi di situs pihak ketiga, termasuk situs ini, bisa tertinggal dari perubahan aturan.

Pertanyaan umum

Mengapa situs ini tidak menautkan langsung ke halaman layanan tertentu?

Alamat halaman layanan di situs pemerintah sering berubah. Kami menautkan ke halaman utama yang stabil; gunakan menu atau pencarian di situs tersebut.

Apakah informasi dari tukang atau toko bisa dianggap resmi?

Informasi produk dari produsen (lembar data, petunjuk pemasangan, syarat garansi) adalah sumber penting untuk aspek teknis produk. Untuk izin, pajak, dan hak konsumen, rujuk lembaga yang berwenang.

Bagaimana bila jawaban dua kantor berbeda?

Mintalah dasar aturannya secara tertulis, dan ikuti kantor yang berwenang di lokasi rumah Anda. Untuk PBG, itu adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota (atau Provinsi DKI Jakarta).